ZAKAT & WAKAF
Permohonan Pergantian Nazhir pada PTSP Kemenag Kota Bekasi
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
10 Hari Kerja
- Surat Permohonan Rekomendasi Pergantian Nazhir ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- Surat pengantar/rekomendasi Penggantian/Penetapan Nazhir dari KUA tempat harta benda/tanah wakaf berada;
- Fotocopy KTP Calon Nazhir (minimal 3 orang)
- Pernyataan Kesanggupan menjadi Nazhir (bermaterai)
- Daftar Riwayat Hidup Calon Nazhir
- Fotocopy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
- Fotocopy sertifikat tanah wakaf atau dokumen hak milik lain jika belum bersertifikat.
- Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan/Nazhir Badan Hukum/Organisasi dari KUA setempat
- Rencana/Program Kerja Nazhir Perseorangan/Badan Hukum/Organisasi dalam pengelolaan/pengembangan harta benda/tanah wakaf.
- Dokumen Hasil “Rapat Penggantian Nazhir” yang membahas/menghasilkan alasan perlunya pengantian Nazhir dan memilih Nazhir pengganti sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (ketua, sekretaris dan bendahara) dengan melampirkan Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir rapat yang dihadiri oleh (1) Nazhir (yang masih ada), (2) mauquf alaih masyarakat/penerima manfaat yang berada di sekitar harta benda wakaf), tokoh masyarakat (3) wakif/ahli warisnya. Jika wakif/ ahli warisnya tidak hadir dalam rapat, maka keputusan rapat harus disetujui oleh wakif/ahli warisnya)
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir MENINGGAL DUNIA, harus melampirkan surat KETERANGAN KEMATIAN dari instansi yang berwenang; Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir BERHALANGAN TETAP, harus melampirkan SURAT PERNYATAAN (bermaterai) dari yang bersangkutan; Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir MENGUNDURKAN DIRI, harus melampirkan surat PENGUNDURAN DIRI (bermaterai) dari pihak yang bersangkutan; Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir TIDAK MELAKSANAKAN TUGASNYA dan/atau MELANGGAR ketentuan larangan dalam pengelolaan/ pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melampirkan surat PERNYATAAN KEBERATAN dari wakif/ahli warisnya dan diketahui/disetujui KUA setempat (bermaterai); Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir DIJATUHI HUKUMAN PIDANA oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melampirkan salinan PUTUSAN PENGADILAN.
- Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir organisasi atau badan hukum BUBAR/DIBUBARKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melampirkan SURAT KETERANGAN (bermaterai) dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang.
1. Surat Permohonan Pergantian Nazhir ditujukan ke kepala Kankemenag Kota Bekasi;
2. Verifikasi Berkas
3. Proses Pembuatan Rekomendasi;
4. Koordinasi dengan BWI Kota/Prov.
5. Proses Pembuatan SK.